Jumat, 19 Juli 2013 13:09:09
Merdeka.com - Wakil
Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok)
terpaksa mengeluarkan dana operasional yang dimilikinya untuk membantu warga
yang tidak mampu dalam hal pendidikan. Sebab, dia menilai banyak persoalan
terkendala anggaran tidak merata dalam pendidikan untuk warga.
"Dari menjabat sejak Oktober lalu, saya sudah pakai dana operasional wakil gubernur hampir Rp 2 miliar. Duitnya saya pakai buat bantu warga," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/7).
Dana tersebut digunakan bagi siswa tidak mampu di sekolah swasta yang tidak mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selain itu, Ahok juga membantu siswa yang ijazah pendidikan masih tertahan di sekolah.
"Banyak yang belum tepat sasaran. Makanya saya harus bayarin. Makanya pake dana operasional," ucapnya.
Mantan anggota Komisi II DPR ini mengaku baru mendapat laporan adanya sekolah di Jakarta yang muridnya hanya dapat lima KJP. Padahal, di dekat sekolah tersebut ada sekolah yang isinya siswa mampu tetapi mendapatkan KJP.
"Padahal ada sekolah enggak jauh dari situ muridnya pada mampu tapi hampir semua siswa dapat KJP. Itu enggak benar. Kita lagi urus," tegasnya.
Untuk bulan ini saja, Ahok mengaku harus mengeluarkan dana operasionalnya hingga Rp 200 juta. Hal ini, karena banyak orang tua murid tidak dapat membiayai anaknya untuk melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya.
"Ini kepaksa dikeluarin karena banyak orang tua enggak bisa biayain anaknya nerusin sekolah. Ada yang dari SD ke SMP, sampe yang SMP masuk SMA," katanya.
KJP yang belum merata menyebabkan proses kenaikan di level pendidikan selalu menjadi masalah di tahun ajaran baru. Ahok mengaku menempatkan beberapa orang Dinas Pendidikan di setiap kelurahan dan kecamatan agar warga dapat langsung mengurus KJP.
Ini dilakukan untuk percepatan dan pengaturan distribusi KJP agar cepat dan tepat sasaran. "Kalau dimainin apa lagi dicuekin, SMS lapor ke saya. Nanti saya panggil itu orang dinas," katanya.
"Dari menjabat sejak Oktober lalu, saya sudah pakai dana operasional wakil gubernur hampir Rp 2 miliar. Duitnya saya pakai buat bantu warga," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/7).
Dana tersebut digunakan bagi siswa tidak mampu di sekolah swasta yang tidak mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selain itu, Ahok juga membantu siswa yang ijazah pendidikan masih tertahan di sekolah.
"Banyak yang belum tepat sasaran. Makanya saya harus bayarin. Makanya pake dana operasional," ucapnya.
Mantan anggota Komisi II DPR ini mengaku baru mendapat laporan adanya sekolah di Jakarta yang muridnya hanya dapat lima KJP. Padahal, di dekat sekolah tersebut ada sekolah yang isinya siswa mampu tetapi mendapatkan KJP.
"Padahal ada sekolah enggak jauh dari situ muridnya pada mampu tapi hampir semua siswa dapat KJP. Itu enggak benar. Kita lagi urus," tegasnya.
Untuk bulan ini saja, Ahok mengaku harus mengeluarkan dana operasionalnya hingga Rp 200 juta. Hal ini, karena banyak orang tua murid tidak dapat membiayai anaknya untuk melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya.
"Ini kepaksa dikeluarin karena banyak orang tua enggak bisa biayain anaknya nerusin sekolah. Ada yang dari SD ke SMP, sampe yang SMP masuk SMA," katanya.
KJP yang belum merata menyebabkan proses kenaikan di level pendidikan selalu menjadi masalah di tahun ajaran baru. Ahok mengaku menempatkan beberapa orang Dinas Pendidikan di setiap kelurahan dan kecamatan agar warga dapat langsung mengurus KJP.
Ini dilakukan untuk percepatan dan pengaturan distribusi KJP agar cepat dan tepat sasaran. "Kalau dimainin apa lagi dicuekin, SMS lapor ke saya. Nanti saya panggil itu orang dinas," katanya.
Opini : Terobosan yang baru
dilakukan ini bermanfaat bagi siswa tidak mampu,dengan adanya KJP para siswa
tidak mampu mendapatkan kesempatan untuk mendapat pendidikan yang lebih
layak.Tapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang salah sasaran,tapi hal
tersebut sedang di benahi agar lebih baik lagi.
